suarabalumbung.com, Jakarta- Indonesia resmi dinominasikan sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk tahun 2026. Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyatakan bahwa pencapaian ini merupakan momentum bersejarah bagi Indonesia, karena untuk pertama kalinya dalam 80 tahun kemerdekaan, Indonesia memimpin lembaga multilateral dunia.
“Hal ini ditempuh bukan melalui retorika publik, melainkan penguatan hubungan bilateral, dialog substantif dan konsolidasi kepercayaan. Kunjungan resmi ke Laos, Australia, Thailand dan Qatar pada November–Desember 2025 jadi bagian dari strategi sistematis tersebut,” kata Pigai dalam keterangannya kepada wartawan, Rabu (7/1/2026).
Pigai menambahkan bahwa Indonesia akan aktif membahas isu-isu global, termasuk krisis yang sedang dihadapi Venezuela.
“Besok yang Venezuela nanti putra Indonesia yang akan menangani Venezuela,” kata Pigai.
Ia juga menyoroti keberadaan Kementerian HAM sebagai salah satu faktor yang membuat Indonesia layak dinominasikan oleh kelompok negara Asia-Pasifik di Dewan HAM PBB.
Proses penetapan Presidensi Dewan HAM PBB bagi Indonesia akan dilakukan dalam pertemuan Dewan HAM pada 8 Januari 2026, di mana Indonesia dinominasikan sebagai calon tunggal untuk masa jabatan tersebut. Kepercayaan ini mencerminkan dukungan negara-negara Asia-Pasifik terhadap peran Indonesia dalam memajukan agenda HAM di tingkat global.
Dengan jabatan ini, Indonesia diharapkan dapat menjalankan presidensi Dewan HAM PBB secara objektif, inklusif, dan berimbang. Pigai menekankan bahwa Indonesia akan memprioritaskan penanganan krisis kemanusiaan dan politik di Venezuela, serta isu-isu global lainnya.(pgs)
Editor: Pika Gustina Sari