Kolom
Kolom
Irwan Rakhday
Tanggal 15 Agustus 1818. Itu tanggal yang setiap tahun diperingati sebagai Hari Jadi Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Di setiap upacara, di setiap spanduk, di setiap pidato resmi, tanggal itu disebut dengan khidmat. Besluit Gubernur Jenderal Hindia Belanda Nomor 28.
Isinya sederhana, pengangkatan Raden Ario Adipati Prawiro Adiningrat sebagai bupati pertama Regentschap Besuki. Wilayah yang kemudian sebagian besar menjadi Situbondo hari ini.
Saya bertanya jujur, apa yang sebenarnya kita rayakan?
Kita sedang memperingati hari jadi daerah, atau sedang memperingati surat keputusan penjajah?
Mari kita luruskan dulu datanya. Tokohnya Raden Ario Prawiroadiningrat. Benar, beliau bupati pertama Besuki. Beliau memimpin 1818 sampai 1844 dan membangun Besuki. Itu fakta sejarah yang tidak bisa kita bantah.
Tapi momen pengangkatannya bukan lahir dari rahim rakyat Besuki. Bukan hasil musyawarah para tokoh, ulama, dan masyarakat pesisir. Momen itu lahir dari meja Gubernur Jenderal Hindia Belanda Van Der Capellen di Batavia. Artinya, surat itu ditandatangani oleh kolonial. Ditetapkan untuk kepentingan kolonial.
Jadi ketika kita tiap tahun upacara bendera, potong tumpeng, gelar karnaval, semua dalam rangka “memperingati SK Gubernur Jenderal Hindia Belanda”, kita sedang apa?
Tanpa sadar kita sedang melegitimasi narasi kolonial. Seakan-akan eksistensi Kabupaten Situbondo baru sah setelah ada stempel Belanda. Seakan-akan sebelum 15 Agustus 1818, tanah Besuki, Panarukan, Asembagus, Jangkar ini kosong. Tidak punya sejarah. Tidak punya peradaban.
Padahal jauh sebelum 1818, wilayah ini sudah ramai. Ada Kerajaan Panarukan. Ada pelabuhan tua. Ada jaringan dagang dengan Madura, Bali, Bugis. Ada kiai, ada lurah, ada sistem gotong royong nelayan. Ada eksistensi kewilayahan Ketah, Patukangan dan Balumbung di era Majapahitan yang sama sekali tidak terintervensi besluit.
Lalu mengapa kita malah “bangga” merayakan tanggal yang diberikan penjajah?
Ini bukan soal membenci sejarah. Ini soal memilih narasi. Bangsa besar itu memilih momentum yang membangkitkan harga diri, bukan yang mengingatkan kita pada subordinasi.
Lalu solusinya apa?
Saya tawarkan 3 jalan, bukan untuk menghapus, tapi untuk meluruskan.
Pertama, Lakukan Kajian Ulang Tim Ahli Sejarah
Bentuk tim independen. Libatkan sejarawan, ahli akademisi budayawan, tokoh adat, dan pemangku desa tua. Tugasnya satu: cari “momentum jati diri” Situbondo. Bisa jadi hari berdirinya Kadipaten Panarukan, bisa jadi hari perlawanan rakyat terhadap VOC, bisa jadi hari penyatuan wilayah-wilayah. Jangan terpaku pada satu SK.
Kedua, Ubah Makna 15 Agustus
Kalau memang secara administratif sulit diubah, maka ubah maknanya. Jadikan 15 Agustus bukan “Hari Jadi”, tapi “Hari Refleksi Sejarah Pemerintahan Besuki”. Hari untuk mengingat Raden Ario Prawiroadiningrat sebagai pemimpin lokal, bukan untuk memuliakan surat Belanda. Narasinya dibalik. Yang kita muliakan tokohnya, bukan stempel kolonialnya.
Ketiga, Tetapkan Hari Jadi Baru Berbasis Rakyat
Ini yang paling penting. Situbondo butuh Hari Jadi yang lahir dari rakyat. Contoh: misalnya hari ketika masyarakat Besuki menolak kerja rodi. Hari ketika para kiai dan nelayan bersepakat membangun pasar. Hari ketika komunitas-komunitas di desa-desa memutuskan bersatu. Cari. Gali. Itu akan jauh lebih menggetarkan daripada tanggal SK.
Saya tidak sedang mengajak menghapus sejarah. Saya sedang mengajak dewasa dalam bersejarah.
Masa depan Situbondo tidak boleh dibangun di atas fondasi surat keputusan penjajah. Masa depan Situbondo harus dibangun di atas keringat, perlawanan, dan kebijaksanaan para leluhur kita sendiri.
Sudah waktunya kita berhenti merayakan SK. Saatnya kita mulai merayakan jati diri.
Karena kalau bukan kita yang menulis sejarah kita sendiri, maka orang lain yang akan menulisnya. Dan biasanya, tintanya adalah tinta penjajah.
*) Penulis adalah peminat Sejarah Situbondo