Kolom
Irwan Rakhday
Kadang negara ini butuh drama dulu baru sadar kalau aturan itu bukan sekadar pajangan di lemari. Dan kali ini, drama itu bernama pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden RI, Kamis, 12 November 2026.
Lumayan. Setelah sekian lama disuruh sabar, disuruh percaya proses, disuruh jangan benci, akhirnya proses itu sendiri yang bicara. Setelah bertubi dituduh radikal dan bla bla bla.
Gibran datang ke Senayan, menyerahkan surat ke pimpinan MPR. Ketua MPR Ahmad Muzani membenarkan, surat yang sama juga sudah sampai ke Presiden Prabowo. Reuters bahkan sampai mencatat, ini terjadi setelah berhari-hari spekulasi. Ya, spekulasi yang selama ini selalu dijawab dengan: hoaks, fitnah, barisan sakit hati.
Ternyata bukan hoaks. Ternyata suratnya beneran ada.
1. Fakta Hukum yang Selama Ini Dianggap Sepele
Mari kita ulang pelan-pelan, supaya yang kemarin sibuk membela tidak kaget.
Pertama, soal ijazah. Awal Oktober 2026, pertimbangan Putusan MK menyatakan tidak menemukan dokumen yang membuktikan Gibran punya ijazah luar negeri yang setara SMA. Ini bukan kata netizen. Ini kata MK.
Kedua, Putusan Kasasi MA Nomor 742 K/TUN/2026 tertanggal 30 Oktober 2026 menyatakan suket penyetaraan SMA milik Gibran tidak sah dan batal demi hukum.
Kalau sudah dua lembaga tertinggi yang bicara, mau dibilang apalagi? Mau dibilang ijazahnya sedang jalan-jalan?
Ketiga, soal awal mula. Gibran bisa maju 2024 karena Putusan MK 90 yang mengubah syarat usia. Yang memutus siapa? MK yang ketuanya Anwar Usman, pamannya sendiri. Lalu MKMK menyatakan Anwar Usman melanggar etik berat.
Jadi dari awal, jalannya sudah bau. Tapi dulu kalau kita bilang bau, kita yang dituduh tidak bisa move on.
2. Tekanan Politik yang Ternyata Bukan Main-main
Lalu datanglah 120 anggota DPR yang mengusulkan Hak Menyatakan Pendapat untuk memakzulkan Gibran. Padahal syaratnya cuma 25 orang menurut Pasal 210 UU MD3. Ini sudah bukan gerombolan, ini sudah rombongan besar.
Pemakzulan itu bukan kudeta, ya. Ini mekanisme konstitusi, Pasal 7A dan 7B UUD 1945. DPR mengusulkan, MK memeriksa, MPR memutuskan. Sesederhana itu. Tapi dulu, setiap ada yang bicara pemakzulan, langsung dicap mau menggulingkan pemerintahan yang sah.
Untungnya Gibran memilih mundur duluan. Sebelum sidang pemakzulan yang panjang, melelahkan, dan pastinya bikin pusing satu negara. Untungnya buat dia, peluang dapat uang pensiun dan fasilitas.
Sebelumnya dia sudah bertemu Prabowo 2,5 jam pada Selasa, 10 November 2026. Surat ke Presiden diserahkan di Lanud Halim Perdanakusuma, Rabu, 11 November 2026. Jadi ini bukan mundur karena ngambek. Ini mundur yang sudah dijadwalkan. Rapi. Lebih rapi dari proses naiknya dulu.
3. Hal Positifnya, Kalau Mau Jujur
Pertama, konstitusi ternyata masih punya gigi.
Sempat dikira ompong. Ternyata masih bisa gigit juga, walau gigitnya pelan-pelan, pakai proses dua tahun.
Kedua, presiden akhirnya bisa bernapas.
Reuters mencatat pengunduran diri ini terjadi di tengah retaknya hubungan Prabowo dan Jokowi, plus pemerintahan yang sedang diterpa skandal program dan keraguan ekonomi. Dengan Gibran mundur, Prabowo tidak perlu lagi tiap hari ditanya wartawan soal ijazah Wapresnya. Lumayan, bisa fokus kerja.
Ketiga, MPR dan DPR akhirnya ingat job desc-nya.
Sesuai Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, kalau Wapres kosong, MPR wajib sidang paling lambat 60 hari untuk pilih Wapres dari dua nama yang diusulkan Presiden. Akhirnya rakyat belajar juga, Wapres itu bukan jabatan yang bisa diisi lewat jalur keluarga, tapi lewat sidang MPR.
Keempat, demokrasi kita naik kelas. Sedikit.
Negara sehat bukan negara tanpa masalah. Negara sehat adalah negara yang menyelesaikan masalah lewat hukum, bukan lewat pengerahan buzzer, bukan lewat pengerahan massa, bukan lewat laporan polisi. Mundurnya Gibran tanpa kerusuhan itu bukti, ternyata kita bisa juga menyelesaikan masalah secara dewasa.
Hikmah di Akhir
Hikmahnya sederhana, tapi pedih kalau direnungkan.
Jabatan itu bukan warisan. Bukan hadiah ulang tahun dari bapak. Bukan juga hadiah karena punya paman ketua MK. Jabatan itu amanah. Dan amanah itu ada syaratnya: hukum, etik, dan kepercayaan publik. Kalau satu saja gugur, ya sudah, jangan dipaksa.
Gibran telah memberi contoh, mundur di saat yang tepat itu jauh lebih terhormat daripada bertahan sambil pura-pura tidak ada apa-apa. Mundur bukan berarti gagal jadi manusia. Mundur berarti sadar, negara ini lebih besar dari satu nama, lebih besar dari satu keluarga, lebih besar dari satu ambisi yang dipaksakan lewat putusan kontroversial.
Dan buat kita rakyat, hikmahnya lebih sederhana lagi: jangan capek mengkritik pakai data. Dulu yang mengkritik dibilang radikal, pembenci, barisan sakit hati. Sekarang kritik itu ternyata jadi bahan putusan pengadilan dan parlemen. Jadi, siapa yang sakit hati sekarang?
Semoga setelah ini tidak ada lagi anak presiden, anak pejabat, atau kerabat penguasa yang bisa melompati aturan hanya karena kedekatan kekuasaan. Karena kalau aturan bisa dibengkokkan untuk satu orang hari ini, besok aturan itu akan dibengkokkan lagi untuk orang lain. Dan kita akan kembali disuruh sabar, disuruh percaya proses, disuruh jangan benci.
Mundurnya Gibran adalah penutup satu babak. Tugas kita sekarang adalah memastikan babak berikutnya ditulis dengan tinta konstitusi, bukan tinta kekuasaan. Dan bukan pula tinta air mata buzzer yang kehilangan pekerjaan. Tapi satu hal yang tetap harus diucap: Gibran Ksatria! (*ik)
*Penulis adalah rakyat jelata yang berharap Indonesia baik-baik saja.