Kolom
Irwan Rakhday
Akhirnya kursi itu kosong juga. Kursi Wakil Presiden RI yang selama ini diduduki Gibran Rakabuming Raka, kini resmi lowong setelah dia menyerahkan surat pengunduran diri ke MPR, Kamis, 12 November 2026.
Tidak ada drama tangis-tangisan. Tidak ada konferensi pers berjam-jam. Hanya surat, pertemuan singkat, dan selesai. Rapi. Jauh lebih rapi daripada proses naiknya dulu yang harus lewat putusan MK yang ketuanya pamannya sendiri.
Sekarang bola ada di dua tempat: Presiden Prabowo dan MPR. Sesuai Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, kalau jabatan Wapres kosong, MPR wajib menggelar sidang paling lambat 60 hari untuk memilih Wapres dari dua nama yang diusulkan Presiden.
Artinya, Presiden punya waktu 60 hari untuk memilih. MPR punya waktu 60 hari untuk menguji. Rakyat punya waktu 60 hari untuk was-was, karena 60 hari itu cukup lama untuk dagelan partai dimulai.
Dan dagelannya, seperti biasa, sudah mulai terdengar.
Belum juga tinta surat pengunduran diri kering, sudah ada yang pasang badan. Ada ketua partai yang tiba-tiba rajin blusukan. Ada yang tiba-tiba jadi pakar ekonomi. Ada yang tiba-tiba jadi tokoh persatuan. Ada yang kemarin nyinyir, hari ini memuji Presiden setinggi langit. Ada yang kemarin diam, hari ini mengaku sudah lama dijagokan jadi Wapres.
Inilah penyakit lama kita. Setiap ada kursi kosong, partai langsung menganggapnya kursi arisan. Bukan kursi amanah, tapi kursi jatah. Bukan siapa yang paling layak, tapi siapa yang partainya paling ribut, siapa yang suaranya paling banyak, siapa yang paling pandai melobi di ruang gelap.
Padahal, mari kita jujur. Kalau kursi Wapres ini lagi-lagi diisi orang partai, apa yang berubah? Kita hanya mengganti satu masalah dengan masalah yang lain. Dulu masalahnya dinasti. Sekarang masalahnya bisa jadi transaksional. Dulu masalahnya paman di MK. Sekarang masalahnya bisa jadi ketua umum di balik layar.
Wapres dari partai itu bukan dosa. Tapi Wapres dari partai yang dipilih karena bagi-bagi kekuasaan itu bencana. Karena Wapres seperti itu tidak akan berani mengkritik Presiden. Tidak akan berani berkata tidak. Tidak akan berani jadi rem. Yang dia pikirkan hanya satu: bagaimana partainya dapat jatah menteri lagi, dapat proyek lagi, dapat posisi lagi.
Padahal fungsi Wapres itu bukan jadi stempel. Wapres itu harus bisa jadi wakil seluruh rakyat, bukan wakil satu partai. Wapres itu harus bisa berdiri di samping Presiden, bukan di belakang ketua umum partainya sambil menunggu instruksi lewat WhatsApp.
Lihat saja dagelan yang sudah mulai muncul. Ada yang bilang, Wapres harus dari partai pengusung, karena sudah berjasa. Lah, memangnya negara ini perusahaan yang bagi-bagi dividen ke pemegang saham? Jasa dalam pemilu itu bukan sertifikat tanah yang bisa ditukar kursi Wapres.
Ada juga yang bilang, Wapres harus yang bisa merangkul semua. Terjemahannya: yang tidak galak, yang tidak kritis, yang tidak akan mengganggu bisnis dan proyek. Alias boneka yang sopan.
Ada juga yang paling lucu. Yang sudah terang-terangan kampanye lewat baliho, lewat podcast, lewat talkshow, tapi bilangnya: saya tidak berminat, saya disuruh rakyat. Rakyat yang mana? Rakyat di grup WhatsApp partai?
Inilah kenapa banyak rakyat yang akhirnya apatis. Karena mereka tahu, apapun nama yang muncul, prosesnya sudah diatur di meja lobi, bukan di ruang publik. Rakyat hanya disuruh menonton, lalu disuruh tepuk tangan.
Padahal momentum ini sebenarnya langka. Ini pertama kalinya dalam sejarah reformasi, kursi Wapres kosong bukan karena meninggal atau habis masa jabatan, tapi karena pengunduran diri di tengah polemik hukum soal ijazah dan etik. Ini momentum untuk memperbaiki standar.
Presiden Prabowo punya kesempatan emas untuk membuktikan, bahwa dia tidak sedang membangun koalisi gemuk yang hanya bagi-bagi kursi, tapi sedang membangun pemerintahan yang serius. Caranya sederhana: ajukan dua nama yang bukan orang partai. Atau kalaupun dari partai, ajukan yang benar-benar punya rekam jejak, bukan yang punya baliho terbanyak.
Ajukan tokoh yang tidak punya beban. Yang tidak sedang tersandera kasus. Yang tidak sedang dikejar utang politik. Yang tidak perlu setor ke ketua umum tiap bulan. Yang berani bilang ke Presiden: Pak, ini salah, jangan diteruskan.
MPR juga punya kesempatan untuk naik kelas. Jangan hanya jadi tukang stempel dua nama dari Presiden. Gunakan sidang MPR itu untuk menguji secara terbuka. Tanyakan visi, tanyakan soal konflik kepentingan, tanyakan soal harta, tanyakan soal ijazah, sekalian. Biar rakyat tidak lagi trauma ditanya ijazah palsu, lalu jawabnya muter-muter.
Kalau MPR hanya mengangguk, lalu apa bedanya MPR dengan panitia arisan? Kalau Presiden hanya memilih yang dekat, lalu apa bedanya dengan yang kemarin?
Sebab, mari kita ingat pelajaran dari Gibran. Masalahnya bukan hanya soal ijazah. Masalahnya adalah ketika jabatan publik diisi lewat jalur yang tidak wajar, maka seluruh masa jabatannya akan dihantui keraguan. Mau kerja sebagus apapun, orang akan selalu bertanya: dia bisa di situ karena apa? Karena prestasi atau karena bapaknya? Karena kapasitas atau karena pamannya?
Hal yang sama akan terjadi kalau Wapres baru nanti dipilih karena partainya. Mau kerja sebagus apapun, orang akan bertanya: dia di situ karena layak atau karena partainya ngotot? Karena negarawan atau karena tukang lobi?
Jadi, sebaiknya memang bukan orang partai. Bukan karena orang partai semuanya buruk. Tapi karena saat ini, kita butuh jeda. Kita butuh Wapres yang tidak punya utang kepada partai manapun. Kita butuh Wapres yang kalau nanti berselisih dengan Presiden, dia tidak perlu telepon dulu ke ketua umumnya untuk minta izin berselisih.
Kita butuh Wapres yang netral, yang teknokrat, yang negarawan, yang tidak sibuk memikirkan pemilu 2029 sejak hari pertama dilantik.
Apakah orang seperti itu ada? Ada. Banyak. Dosen, hakim, mantan pejabat yang bersih, tokoh masyarakat, profesional yang tidak pernah masuk partai tapi mengerti negara. Masalahnya bukan tidak ada orangnya. Masalahnya, partai tidak suka orang seperti itu. Karena orang seperti itu sulit diatur. Sulit diajak bagi-bagi. Sulit disuruh diam.
Tapi justru itulah yang kita butuhkan. Wapres yang sulit diatur oleh partai, tapi mudah diatur oleh konstitusi.
60 hari itu waktu yang singkat, tapi cukup untuk menunjukkan niat baik. Atau cukup untuk menunjukkan bahwa kita memang tidak pernah belajar.
Jika 60 hari ke depan hanya diisi dagelan partai yang saling sikut, saling klaim, saling pasang baliho, maka mundurnya Gibran hanya akan menjadi pergantian pemain, bukan pergantian cara bermain.
Dan kalau itu yang terjadi, jangan salahkan rakyat kalau mereka kembali berkata: ah, ternyata sama saja. Kursinya saja yang kosong, tapi dagelannya tetap penuh.
Kursi Wapres itu sudah kosong. Jangan sampai diisi lagi oleh orang yang membuat kita rindu pada kekosongan itu.(*ik)
*Penulis adalah rakyat jelata yang berharap pemimpinnya amanah.