suarabalumbung.com, Jakarta– Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka resmi mengundurkan diri dari jabatannya. Surat pengunduran diri itu diserahkan langsung kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026) siang.
Gibran tiba di Gedung Nusantara III sekitar pukul 11.15 WIB dengan mengenakan setelan jas hitam dan dasi merah. Ia bertemu pimpinan MPR dalam pertemuan tertutup sekitar 20 menit. Dalam pertemuan itu, Gibran menyerahkan dokumen pengunduran dirinya tanpa memberikan pernyataan kepada awak media, baik saat tiba maupun saat meninggalkan lokasi.
Ketua MPR Ahmad Muzani membenarkan penyerahan surat tersebut.
“Mas Gibran menyampaikan maksud dari kedatangannya menemui kami semua [pimpinan] MPR. Maksudnya adalah menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatan sebagai Wakil Presiden RI,” kata Muzani.
Muzani menyebut Gibran juga telah menyampaikan surat yang sama kepada Presiden Prabowo Subianto. 28c0
Sudah Sampaikan Niat Mundur ke Prabowo
Sebelum ke MPR, Gibran lebih dulu menyampaikan niat mundurnya kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan selama kurang lebih 2,5 jam pada Selasa (10/11/2026).
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengonfirmasi pertemuan itu. Ia menyebut Prabowo tidak menolak niat tersebut dan memberikan sejumlah masukan, termasuk meminta Gibran tetap memperjuangkan keabsahan dokumen pendidikannya melalui jalur hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Selanjutnya, surat pengunduran diri kepada Presiden dilaporkan telah diserahkan di Lanud Halim Perdanakusuma pada Rabu (11/11/2026) sore. Kabar itu sebelumnya juga dikonfirmasi Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi.
Polemik Ijazah Jadi Latar Belakang
Pengunduran diri ini terjadi di tengah menguatnya tekanan politik dan proses hukum terkait dokumen pendidikan yang digunakan Gibran saat mendaftar Pilpres 2024.
Ada dua putusan yang menjadi sorotan:
1. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK)
Pada awal Oktober 2026, salah satu bagian pertimbangan putusan MK menyatakan tidak menemukan dokumen yang membuktikan Gibran memiliki ijazah pendidikan luar negeri yang setara dengan SMA atau sederajat.
2. Putusan Mahkamah Agung (MA)
Melalui Putusan Kasasi Nomor 742 K/TUN/2026 tertanggal 30 Oktober 2026, MA memutuskan surat keterangan penyetaraan SMA milik Gibran tidak sah dan batal demi hukum.
Putusan tersebut kemudian memicu 120 anggota DPR RI dari berbagai fraksi mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk memakzulkan Gibran karena dinilai tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden.
MPR RI rencananya akan segera menindaklanjuti surat pengunduran diri Gibran dengan menggelar rapat gabungan bersama pimpinan fraksi untuk menentukan mekanisme ketatanegaraan berikutnya.
Sesuai Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, jika jabatan Wakil Presiden kosong, MPR wajib menggelar sidang paling lambat 60 hari untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Menanggapi dinamika ini, Presiden ke-7 RI Joko Widodo menyatakan di Solo pada Kamis (12/11/2026) bahwa dinamika dalam jabatan politik adalah hal biasa.
Jokowi mengaku telah berpesan kepada putranya bahwa jabatan bersifat sementara, sembari menegaskan komitmennya untuk tetap mendukung penuh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.(*pgs)
Editor: Pika Gustina Sari