suarabalumbung.com, Banyuwangi – Balai Desa Tembokrejo, Muncar, siang itu tidak sekadar menjadi ruang pertemuan. Ia berubah menjadi ruang ingatan. Kata-kata mengendap di udara, bukan sebagai hiasan bahasa, melainkan sebagai kesaksian. Di tempat itulah Diskusi Buku dan Mimbar Puisi Temu Karya Serumpun 2025 digelar, Sabtu (20/12/2025), membawa satu kegelisahan bersama: bagaimana manusia mengingat alam yang kian dilukai.
Di tengah wacana pembangunan yang kerap berbicara dengan bahasa angka—tentang pertumbuhan, investasi, dan kemajuan—sastra hadir dengan bahasa lain: bahasa luka. Puisi-puisi dalam antologi Semesta Ingatan: Trauma dan Imaji Kebebasan tidak menawarkan solusi teknokratis, melainkan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang jarang diajukan dalam laporan resmi negara: siapa yang diingat, siapa yang dihapus, dan siapa yang menanggung dampaknya.
Forum ini mempertemukan akademisi, sastrawan, aktivis, dan warga dalam satu lingkaran dialog. Tidak ada jarak yang kaku. Sastra diperlakukan bukan sebagai hiburan panggung, melainkan sebagai cara memahami relasi manusia dengan alam yang kian rapuh. Dari puisi ke puisi, kegelisahan ekologis lintas wilayah dan generasi dibacakan, seolah menyusun mosaik luka yang selama ini tercecer.
Siswanto, dosen Universitas Jember, menyebut ingatan manusia tidak pernah bersih. Ia membawa trauma, represi, dan konflik yang sering kali dikubur di balik bahasa resmi kebijakan. Puisi, baginya, bekerja seperti tangan yang mengais kembali arsip-arsip kecil: suara nelayan, bisik hutan, dan tubuh-tubuh yang terpinggirkan oleh narasi pembangunan.
Mimbar puisi menjadi denyut paling hidup. Laut yang tercemar, hutan yang hilang, dan manusia yang terasing dari ruang hidupnya sendiri hadir lewat larik-larik sederhana namun tajam. Kata-kata menjelma kesaksian—tentang pengalaman ekologis yang tak pernah tercantum dalam dokumen izin tambang atau proposal proyek.
Puncak kegelisahan itu mewujud dalam pertunjukan teatrikal puisi Negosiasi di Tujuh Bukit oleh kelompok TMII. Konflik tambang emas Tumpang Pitu dipresentasikan sebagai benturan antara arsip negara dan ingatan warga. Nelayan digambarkan “kabur dari arsip negara”, seolah menghilang dari catatan resmi. Alam direduksi menjadi objek tawar-menawar, sementara trauma sosial dan ekologis diwariskan secara diam-diam, dari satu generasi ke generasi berikutnya.
Dalam sesi diskusi, Taufiq Wr. Hidayat mengingatkan bahwa kerusakan lingkungan bukan semata persoalan teknis, melainkan krisis etika. Ketika alam diperlakukan sebagai komoditas, relasi antarmanusia ikut terkoyak. Pandangan ini disambung oleh Litalia Putri yang membaca persoalan ekologis melalui lensa ekofeminisme—bahwa eksploitasi alam sering berjalan beriringan dengan peminggiran perempuan.
Kehadiran Prof. Akhmad Taufiq, Guru Besar Sastra Universitas Jember, dan penyair senior Gimiein Artekjursi menambah lapisan refleksi. Mereka mengingatkan bahwa sastra sejak awal memikul tugas historis: menjaga ingatan kolektif. Di tengah krisis ekologis, sastra bukan sekadar seni, melainkan ruang etik untuk mempertanyakan ulang arah pembangunan yang selama ini diterima tanpa banyak tanya.
Menjelang acara usai, satu pesan mengendap di ruang itu: ingatan ekologis tidak boleh dibiarkan punah. Tanpa ingatan, kerusakan akan terasa biasa, trauma akan diwariskan tanpa sadar, dan puisi akan kehilangan maknanya. Di Tembokrejo, siang itu, puisi membuktikan dirinya masih punya daya—sunyi, pelan, namun cukup tajam untuk mengusik nurani.