Oleh: Irwan Rakhday
Sejarah bukan sekadar tumpukan bata merah, ubin kuno, dan kayu lapuk yang boleh disingkirkan kapan saja atas nama modernisasi atau efisiensi tata ruang. Sejarah adalah jangkar identitas, kompas sosiologis yang menuntun sebuah masyarakat untuk memahami dari mana ia bermula dan ke mana seharusnya ia melangkah.
Sayangnya, kompas kesejarahan di ujung timur Pulau Jawa itu telah kehilangan salah satu jarum penunjuk utamanya. Gedung Kawedanan Sumberwaru yang terletak di Desa/Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo, Jawa diruntuhkan secara sepihak oleh pemerintah daerah. Peristiwa ini bukan hanya soal pembongkaran fisik, melainkan luka pada kesadaran kolektif tentang bagaimana peradaban lokal seharusnya dirawat.
Sebagai cikal bakal birokrasi modern di wilayah timur Situbondo, Kawedanan Sumberwaru menyimpan rekam jejak kepemimpinan yang berlapis dan kuat. Wilayah yang semula hanya berupa hamparan pedesaan, perkebunan, dan hutan lebat di dekat Selat Bali ini sengaja dikembangkan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda menjadi sebuah distrik pemerintahan baru. Tujuannya jelas, memperkuat kontrol administratif dan ekonomi di kawasan Tapal Kuda timur.
Pada masa awal restrukturisasi agraria dan politik wilayah tersebut, roda kepemimpinan distrik pertama kali dipercayakan kepada Wedana Sumberwaru I, Kiai Mertoatmojo pada tahun 1893. Di bawah kendalinya, fondasi komunitas dan integrasi hukum lokal mulai disemai.
Tahun yang sama menjadi tonggak monumental bagi transformasi arsitektur birokrasi di kawasan ini. Tepat pada 18 Oktober 1893, terjadi transisi besar. Jabatan kepemimpinan diserahterimakan kepada Kiai Atmodiwiryo atau juga dikenal Raden Ngabehi Atmodiwiryo. Bersamaan dengan pelantikan sang wedana baru, kompleks administrasi kewedanan resmi difungsikan secara penuh di bawah naungan Regentschap Panarukan.
Di bawah pilar-pilar kayunya yang kokoh dan berwibawa, Kiai Atmodiwiryo mengonsolidasikan pusat birokrasi, serta memprakarsai berbagai fasilitas publik di sekitarnya. Seperti pendirian gedung sekolah rakyat pada tahun 1901. Sejak saat itu, gedung ini menjelma menjadi jantung utama denyut nadi pemerintahan, tata kelola logistik, dan pelayanan masyarakat di seluruh Tapal Kuda bagian timur.
Nilai luhur gedung ini semakin mengkristal pasca-proklamasi kemerdekaan. Ketika simbol kekuasaan feodal-kolonial berhasil dinasionalisasi oleh semangat republiken yang berapi-api, gedung ini tidak ditinggalkan. Justru ketika kedaulatan bangsa yang masih seumur jagung berada dalam ancaman serius akibat kembalinya kekuatan asing, gedung ini dialihfungsikan menjadi Kantor Dewan Pertahanan Daerah (DPD) Kabupaten Panarukan pimpinan Kapten Ismail Bakri pada 1 April 1946.
Bahkan fakta sejarah yang mewarnainya, gedung ini pernah jadi saksi bisu bermalamnya pahlawan kemerdekaan, Letnan Nidin Nitisastro saat hendak meladeni tentara kolonial Belanda di Ghaladhak Dalem Arjasa kala agresi militer 1947 yang merenggut jiwanya.
Transformasi ini adalah bukti otentik bahwa kompleks Sumberwaru bukan sekadar sisa-sisa feodalisme masa lalu. Ia adalah benteng pergerakan taktis, tempat para pejuang dan tokoh lokal berkumpul merumuskan strategi mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia dari Agresi Militer Belanda. Gedung ini adalah ruang sakral di mana kemerdekaan dirawat dan dipertahankan dengan taruhan nyawa.
Namun sungguh tragis, lembaran sejarah panjang yang merentang dari era Kiai Mertoatmojo, kepemimpinan visioner Kiai Atmodiwiryo, hingga masa revolusi fisik itu harus menemui titik akhir yang memilukan di bawah hantaman alat berat pada 6 April 2013.
Advokasi Komunitas Cagar Budaya yang Gagal
Beberapa bulan sebelum penggusuran bangun bersejarah itu, gerakan penolakan komunitas cagar budaya digencarkan dengan bantuan pemberitaan di media massa. Komunikasi dengan Bupati Dadang Wigiarto kala itu tidak ada titik temu karena proyek pembangunan pasar moderen sudah “terlanjur’ diteken.
Perlawanan dalam bentuk aksi oleh FPCB (Forum Penyelamat Cagar Budaya) saat itu tak cukup menyentuh kesadaran pelestarian cagar budaya yang merupakan amanat undang-undang.
Salah satu aksi teatrikal yang cukup radikal yang dilakukan pengurus dan anggota FPCB di masa awal pergerakan adalah pembakaran lukisan. Aksi membakar lukisan itu merupakan bahasa perlawanan simbolik. Pembakaran itu menyimbolkan dua hal sekaligus: Pertama, perasaan miris dan kecewa yang mendalam atas hangusnya kepedulian negara terhadap warisan sejarah. Ketika pemerintah justru bernafsu menghancurkan, maka yang terbakar sesungguhnya adalah nalar kebudayaan itu sendiri. Kedua, bentuk penolakan keras sekaligus peringatan moral. Merubuhkan bangunan cagar budaya sama artinya dengan membumihanguskan rekam jejak perjuangan para pahlawan. Apa yang dibakar dalam lukisan itu adalah cerminan dari apa yang sedang dibakar oleh pemerintah di dunia nyata, ingatan kolektif.
Aksi ini sengaja dipilih agar ironis, pemerintah hendak merubuhkan bangunan dengan alat berat, komunitas membakar gambarnya dengan api. Keduanya sama-sama menghilangkan, namun yang satu dilakukan atas nama kekuasaan, yang satu dilakukan atas nama pengingat.
Penggusuran paksa oleh pemerintah daerah secara sepihak itu menjadi klimaks kelam setelah seluruh gerakan advokasi, audiensi, dan opsi negosiasi yang diperjuangkan dengan gigih oleh FPCB Situbondo menemui jalan buntu. Dengan dalih membangun pasar umum Asembagus, pemangku kebijakan kala itu tidak menghadirkan sense of belonging dalam jiwanya. Mereka hadir bukan sebagai pelindung ingatan, melainkan sebagai algojo yang mengeksekusi masa lalunya sendiri.
Inilah ironi paling telanjang dari kebijakan publik kita. Di satu sisi pemerintah daerah gencar berbicara tentang pariwisata berbasis sejarah dan kearifan lokal, di sisi lain ia dengan mudah merubuhkan artefak sejarah yang paling otentik. Runtuhnya Gedung Kawedanan Sumberwaru adalah potret nyata dari amnesia sejarah yang dilegitimasi oleh kebijakan yang kering akan visi kebudayaan.
Ketika sebuah situs bersejarah digusur demi kepentingan pragmatis sesaat, pemerintah daerah tidak hanya meruntuhkan material fisik bangunan. Secara tidak sadar, ia juga telah memutus mata rantai ingatan generasi muda terhadap akar sejarah mereka sendiri.
Kita tidak boleh membiarkan pembangunan berjalan secara mekanis tanpa jiwa, di mana masa depan dibangun di atas puing-puing masa lalu yang dihancurkan secara paksa. Jika hari ini Sumberwaru bisa dihapus, maka tidak mustahil besok giliran situs lain yang akan bernasib sama.
Oleh karena itu, kebijakan pelestarian cagar budaya di masa mendatang tidak boleh lagi menjadi sekadar jargon seremonial. Ia harus menjadi komitmen politik dan hukum yang tidak bisa ditawar lagi. Agar tragedi hilangnya identitas seperti di Sumberwaru tidak pernah terulang kembali di sudut bumi pertiwi lainnya, khususnya Pemerintah Kabupaten Situbondo.(*ik)
*Penulis adalah Humas FPCB ( Forum Penyelamat Cagar Budaya) Situbondo tahun 2012.